Solusi BSD Menambah Masalah Dapodik

Pengelola Aneka Tunjangan (P2TK DIKDAS) bisa disebut sebagai korban dari "kenakalan remaja" sinkronisasi DAPODIKDAS. Jika posisi P2TK tidak sebagai korban tentu mereka tidak akan merilis skema BSD.

Solusi BSD bersifat sementara hanya untuk memenuhi kebutuhan P2TK DIKDAS terkait aneka tunjangan yang seharusnya sumber datanya dipasok oleh Server Pusat DAPODIKDAS dengan lancar, tepat waktu dan berkualitas sesuai janji2nya selama ini. Untungnya P2TK DIKDAS masih dalam satu DIREKTORAT dengan DAPODIKDAS, sehingga kinerja buruk DAPODIKDAS terpaksa ditolerir dan dilindungi kepentingan politisnya oleh P2TK DIKDAS.

Seandainya DAPODIKDAS dikelola oleh Unit Kerja lain, kemungkinan besar P2TK tidak akan mentolerir lagi kinerja buruk DAPODIKDAS sejauh ini. Bahkan kebolehjadian P2TK akan membangun solusi sistem sendiri untuk menunjang pasokan data Aneka Tunjangan dari sekolah-sekolah melalui aplikasi SIMTUN di Dinas Pendidikan masing-masing.

Namun solusi BSD patut diapresiasi karena dapat meredam kegalauan para OPerator Sekolah untuk sementara waktu ini. Setidaknya ada muncul notifikasi status file BSD sukses terkirim pada aplikasi memberi secercah harapan bagi OPS. Meskipun pada akhirnya OPS tersadar dan makin berharap harap cemas karena hasil sukses kirim BSD ternyata tidak serta merta terlihat real time di info PTK.

Fakta bahwa BSD tidak mencadangkan (backup) seluruh data pada DAPODIKDAS akan menjadi bumerang dikemudian hari. Karena sumber referensi data menjadi bias, apakah dari Server DAPODIKDAS atau Server BSD P2TK ? Tentu P2TK akan selalu mempertahankan hasil BSD apapun itu, karena terlanjur sebagai basisdata utama penerbitan jutaan SK Tunjangan para PTK. Jika dipaksakan mengacu pada Server DAPODIKDAS maka proses cek ricek integrity data semakin rumit dan runyam.

Belajar dari kasus BSD P2TK, efeknya tingkat kepercayaan dari unit kerja lain terhadap kualitas data hasil DAPODIKDAS semakin menurun. Jika DAPODIKDAS belum juga berhasil menjamin sinkronisasi data lancar, cepat dan akurat namun tetap dipaksakan demi melindungi kepentingan tertentu maka kebolehjadian nanti akan muncul varian BSD lainnya, seperti: BSD-BOS, BSD-UN, BSD-DAK, BSD-BSM, BSD-BIDIKMISI, BSD-PDSSnya DIKTI, BSD-PADAMU NEGERI, dan lainnya

Oleh karena itu dapat dinalisa bahwa Solusi BSD tidak banyak membantu menyelesaikan permasalahan DAPODIKDAS. Justru BSD akan menambah potensi permasalahan dengan resiko tinggi terkait integrity data antar keduanya dikemudian hari.

Rekomendasi solusi dari kami hanya 2 hal saja, yaitu:

1. Ganti sistemnya atau

2. Ganti pengasuhnya.

Kedua hal tersebut bukan sesuatu yang tabu karena faktanya sudah penah terjadi pada program PADATI WEB, DAPODIK Biro PKLN dan PAS DIKMEN barusan ini.

Lalu bagaimana dengan DAPODIKMEN ?

DAPODIKMEN baru dirilis resmi tanggal 2 Mei lalu, jadi ibarat bayi baru lahir yang masih perlu banyak disapih dalam beberapa bulan ke depan.